Church Closure in Indonesia

Salahuddin Wahid On Church closure in Indonesia based on eyewitnesses and field-reseach

Few months back, i promised Indcoup (a ghost blogger and a Londoner in Jakarta), that I would give a commentary on church closure that every now and then happen in Indonesia, particularly in West Java and Jakarta.

Yet, I cannot fulfil the promise up till now because of many reasons:

First, I am an Indonesian who spend most of my days during a year abroad, i.e. India. So, I feel i dont have enough capacity to comment on that issue with full authority.

Second, Religious conflict, so to say, or religious followers conflict to be precise is the most sensitive matter as far Indonesia goes. You need to be in the area of ‘conflict’ or at least know some eyewitnesses (from both sides, ofcourse) who are in the area during the conflicts. In this case, you’ll be a good commentator, despite ‘not good enough’.

Third, because I posses neither of both requirement, I choose to keep quiet and resist the tempation to comment; simply because I dont want be a ‘cheap’ commentator without any credibilty.

Ofcourse, the church closure was covered up by many national media (like Sinar Harapan and Suara Pembaruan. Kompas daily is the most “moderate” among the Indonesia christian media; but i know the individuals behind Kompas are not “as moderate as they seem to be”)most of which belong to Christian personalities with dubious credential of moderation behind them.

I found a good article on the issue written by Solahuddin Wahid, brother of Abdurrahman (Gus Dur) Wahid, former Indonesian President. He’s a truly moderate Muslim without any political-Islam agenda and he wrote it based on field-research; not based on reading newspapers. It’s published in Republika in bahasa Indonesia. In case many non-Indonesian readers want me to translate it into English, I’ll do it.

Masalah Izin Rumah Ibadah
(oleh Salahuddin Wahid, Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia / ICMI )
Republika, Opini, 25 Oktober 2005

Beberapa waktu lalu, di Jawa Barat, terjadi banyak penutupan ”rumah
ibadah”. Yaitu rumah tinggal yang dipergunakan sebagai ”gereja”.
Tetapi ada juga perusakan terhadap sebuah gereja yang sesungguhnya
di Semarang, yang tentu punya izin. Tidak heran kalau banyak kecaman
terhadap aksi tersebut. Gus Dur, karena jengkelnya, mengecam Front
Pembela Islam (FPI) yang dianggap bertanggung jawab. Dan FPI
langsung membantah tuduhan itu.

Untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, saya meminta
beberapa kawan untuk mengunjungi beberapa lokasi tempat kejadian itu
di Purwakarta dan Bandung. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa
aksi penutupan itu adalah prakarsa warga setempat yang lalu
menghubungi Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP). Yang ditutup itu
adalah rumah tinggal yang digunakan sebagai gereja tanpa izin.

Banyak tokoh membuat tulisan atau pernyataan yang menyalahkan aksi
penutupan itu dan meminta Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri
tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadah di cabut. Gus Dur menyatakan
bahwa SKB itu ialah akal-akalan untuk menghalangi pendirian gereja.
Yang lain menyatakan bahwa SKB Dua Menteri itu bertentangan dengan
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28E.
Karena itu harus segera dicabut atau dibatalkan.

Tampaknya Pemerintah tidak akan mencabut SKB itu tetapi
menyempurnakannya.Peraturan bersama dua menteri itu antara lain akan
mengatur semacam forum antar pemuka umat beragama yang akan
memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam masalah
pemberian izin rumah ibadah.

Kasus Jatimulya
Awal Oktober 2005 saya bertemu dengan Pendeta Anna dari Gereja
Kristen Indonesia (Gekindo) dan beberapa pendeta lain dari Huria
Kristen Batak Protestan (HKBP)yang menyampaikan permasalahan yang
mereka hadapi yaitu aksi penutupan rumah tinggal yang dipergunakan
untuk gereja, yang terletak di RW 11, Desa Jatimulya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Tanggal 9 Oktober 2005 saya mengutus kawan dari Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PMII) untuk mencari fakta di tempat kejadian. Kawan
itu menyaksikan jema’ah gereja melakukan kebaktian di jalan
dekat “gereja” yang telah ditutup jalan menuju ke situ, sehingga
mereka tidak bisa masuk kedalam ”gereja”. Kebaktian itu
mendapatkan protes dari warga setempat yang merasa terganggu.
Kejadian semacam itu telah berlangsung sejak 11 September 2005 lalu.

Apa yang terjadi itu telah menjadi berita di koran Sinar Harapan dan
Suara Pembaruan dan juga diliput oleh TV. Beberapa tokoh menyatakan
bahwa tindakan menutup gereja itu melanggar hak umat Kristiani untuk
beribadah yang bertentangan dengan UUD dan berpotensi menggoyahkan
sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Minggu, 23 Oktober 2005 sore, saya meninjau lokasi dan sempat
berdialog dengan warga di mushalla. Antara lain dengan ketua RW 11
dan wakilnya serta ketua RT 18. Saya melihat bahwa ”gereja” itu
adalah beberapa rumah tinggal kecil di jalan selebar kira-kira lima
meter. Salah satu rumah tengah dibangun bertingkat. Pembangunan itu
yang kemudian diketahui oleh warga untuk dijadikan gereja telah
memicu warga untuk menutup ”gereja” itu. Di seberang jalan gereja
itu berdiri sebuah masjid lengkap dengan sekolah Islam. Dari dialog
itu saya mendapat informasi bahwa permohonan mendirikan gereja telah
ditolak oleh Pemda dengan alasan mendapatkan penolakan dari warga
setempat. Menjawab pertanyaan saya, ketua RW 11 menjelaskan di
Jatimulya ada delapan RW dengan 1.200 keluarga, sekitar 80 kepala
keluarga (KK) beragama Kristen.

Saya jelaskan bahwa di Bali, di mana umat Islam menjadi minoritas,
dibutuhkan minimal 40 keluarga Muslim untuk mendirikan sebuah
masjid. Ada yang harus menempuh tujuh kilometer untuk menuju masjid.
Saya bertanya apakah 80 keluarga Kristen itu tidak berhak mendirikan
gereja di sekitar Jatimulya, bukan di lokasi sekarang yang menurut
saya memang tidak tepat? Mereka menjawab bahwa tidak jauh dari
Jatimulya –sekitar satu kilometer, tetapi di desa lain– ada
gereja. Juga ada gereja lain di Desa Jatimulya, tetapi sedikit lebih
jauh. Warga tidak melarang mereka beribadah, tetapi dipersilakan
untuk beribadah di gereja yang disebutkan di atas. Ketua RW juga
menjelaskan bahwa umat Kristen yang tinggal di Jatimulya kebanyakan
tidak ke gereja di situ, dan jema’ah yang ke gereja di situ
kebanyakan berasal dari luar Jatimulya.

Masalahnya, di kalangan Kristen terdapat kelompok yang punya gereja
sendiri-sendiri. Mereka tidak terbiasa pergi ke sembarang gereja,
tetapi ke gereja di mana mereka menjadi jema’at. Tidak seperti umat
Islam yang pergi ke masjid mana saja. Karena itu akhirnya banyak
berdiri gereja yang rasionya besar kalau dibandingkan jumlah
penduduk.

Apakah keadaan ini tidak dapat diubah? Ketua Persekutuan Gereja-
gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Yewanggoe, menulis di Suara
Pembaruan yang antara lain mengusulkan supaya berbagai kelompok itu
bisa bergabung dan mendirikan gereja untuk dipakai bersama. Dia
menjelaskan bahwa di Belanda ada keharusan seperti itu yang ternyata
bisa dijalankan.

Bersama mencari solusi
Terakhir saya ingin mengulangi pernyataan para wakil masyarakat
setempat bahwa tidak ada maksud mereka untuk melarang umat Kristen
beribadah, tetapi mempersilahkan mereka beribadah di gereja yang
sudah ada –yang tidak terlalu jauh letaknya. Mereka merasa sedih
dituduh bertindak anarkis dan mungkin menyebabkan keutuhan NKRI
terganggu, apalagi tuduhan itu datang dari tokoh Islam.

Rumah tinggal yang dipakai menjadi gereja itu ditutup secara resmi
oleh Pemda. Kegiatan kebaktian di jalan telah berlangsung lama dan
suasananya sudah semakin panas. Kalau ini terus berlangsung,
dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah
sekali bagi pihak yang tidak bertangung jawab untuk memanfaatkan
situasi. Diharapkan semua pihak bisa menahan diri dan bersikap
waspada.

Pemda dan pihak aparat keamanan seyogyanya mengantisipasi
kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Akan lebih baik apabila
anggota DPR dan para tokoh yang berkomentar di media tentang kasus
Jatimulya menyempatkan diri untuk meninjau secara langsung ke lokasi
dan lalu mencari solusi bersama-sama dengan Pemda, aparat keamanan
dan semua pihak yang terkait, termasuk Komnas HAM.

Saya yakin akan bisa diperoleh solusi yang baik kalau semua pihak
mau berdialog dengan hati lapang dan tidak emosional. Kalau di
Jatimulya kita bisa memperoleh solusi yang baik, Insya Allah di
tempat lain juga tidak akan terlalu sulit.


The article cannot be seen in its source that might be due to technical problem in its search engine, but you still can see it here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s