In-House Class, E-Learning dan Homeschooling: Tantangan Pendidikan Nasional

Oleh: Suyadi, S.Pd, M.A.

 

            “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, merupakan suatu tujuan bangsa yang sangat mulia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, baik UUD 1945 yang belum ataupun yang sudah diamandemen. Landasan ini menjadi dasar yang kuat bagi setiap warga bangsa, para pemikir, terlebih bagi para pendiri bangsa (founding fathers) kita pada saat itu. Demi tercapainya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil, handal, bermartabat, makmur dalam keadilan serta adil dalam kemakmuran, maka disusunlah landasan pendidikan itu dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi suatu bangsa dalam meraih tujuan yang dicita-citakan, maka merupakan suatu keharusan bagi kita para generasi penerus bangsa untuk meneruskan cita-cita luhur para founding fathers tersebut.

            Silih berganti sistem pendidikan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah sejak dari awal kemerdekaan hingga saat, namun sayangnya hingga saat ini Indonesia masih terus mencari bentuk / sistem pendidikan yang sesuai. Tragisnya lagi, entah sampai kapan kita akan menemukan bentuk baku sistem pendidikan yang dirasakan sesuai untuk Indonesia yang pluralistik ini. Pergantian kurikulum yang kerap dilakukan, sepertinya bukan menjadi suatu ukuran kesesuaian bagi bangsa kita yang Bhineka Tungga Ika ini, terlebih lagi saat penerapan otonomi daerah yang menglobal.

            Masing-masing daerah menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing sehingga seringkali menimbulkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Yang membuat masyarakat pendidikan bingung dengan adanya berbagai macam bentuk pendidikan yang semuanya mengklaim bahwa kegiatan mereka benar/sah secara hukum. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, baik individu maupun kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pendidikan, terkesan profit oriented, dengan mengedepankan program pemikat stakeholders yang handal. Sementara dari pihak pemerintah telah membuat suatu rambu-rambu bagi para penyelenggara pendidikan baik itu di tingkat pusat maupun di daerah melalui berbagai peraturan, yang tidak begitu mengusik keberadaan para penyelenggara pendidikan yang dianggap illegal.

In-House Class

            Dalam Pelatihan sehari tentang Pemantapan Program Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) Bagi PTS Se-Kopertis Wilayah X yang dilaksanakan oleh Kordinator Wilayah X di Universitas Batanghari Jambi pada hari Senin tanggal 23 April 2007 disampaikan bahwa kelas jauh dalam bentuk apapun dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Juga dalam Surat Edaran  Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Nomor 595/D5.1/2007 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 telah melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu/Minggu dan telah menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri. Pertanyaannya apakah larangan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap para penyelenggara pendidikan?

            Larangan itu layaknya seperti macan kertas yang hanya mempunyai bentuk “macan” namun tidak mampu menimbulkan perasaan takut sama sekali. Mereka tetap menyelenggarakan pendidikan yang dianggap illegal. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh praktek seperti ini adalah para stakeholders itu sendiri. Terdapat kasus seorang lulusan dari PTS ternama yang lulus mengikuti tes di sebuah bank swasta yang juga ternama: namun ketika nama yang bersangkutan dicari kebenarannya melalui layanan internet ternyata nama PTS apalagi nama mahasiswa tersebut tidak terdaftar. Akhirnya calon pegawai bank ternama tersebut terpaksa tidak bisa meneruskan karirnya karena tersangkut masalah “illegal certificate”, suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak terdaftar dalam data base-nya DIKTI.

            Setelah diusut dengan bantuan pihak kepolisian (karena merasa dirugikan) ternyata PTS tersebut melakukan praktek kelas jauh yang dilarang keberadaannya. Kemudian saksi ahli dipanggil dari pihak Kopertis untuk kasus tersebut: hasilnya ternyata PTS tersebut tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Misalnya dengan menerapkan pola belajar untuk 2 sks itu seharusnya dilaksanakan selama 120 menit, namun hanya dilaksanakan selama 75 menit. Sehingga perkuliahan yang seharusnya memerlukan waktu minimal 150 sks untuk Strata Satu hanya dijalani dengan hanya 130 sks saja. Dan pihak PTS tidak mengirimkan segala aktifitas perkuliahan ke Kopertis selama lebih dari empat semester, dengan demikian nama PTS tersebut hilang dari data base DIKTI secara otomatis yang berarti pula izin penyelenggaraanya dianggap tidak ada (illegal).

            Kelas Jauh merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di luar ketentuan SK (izin penyelenggaraan) yang diberikan oleh DIKTI. Dalam praktek Kelas Jauh ini, biasanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembelajaran yang semestinya. Misalnya saja pemadatan materi kuliah, yang seharusnya 24 sks itu seharusnya dilakukan tatap muka selama 4 atau 5 hari, dalam pelaksanannya hanya dua hari, Sabtu dan Minggu. Secara logis kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran seperti itu, sedangkan proses yang normal saja masih terjadi kesulitan pemahaman materi kuliah. Belum lagi waktu tatap muka yang seharusnya 2 sks memerlukan 120 menit, dalam pelaksanaannya hanya 75 menit saja. Bagaimana materi akan bisa dipahami?

Berbeda dengan Kelas Jarak Jauh, kelompok ini merupakan program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan fasilitas e-learning, merupakan suatu jenis pendidikan modern yang diharapkan kita semua mampu melakukan e-learning ini. Memang keberadaan dosen pengampu mata kuliah tidak bertemu secara langsung, namun mahasiswa hanya disajikan materi perkuliahan yang lengkap dan up to date hanya dengan membuka situs yang telah ditentukan. E-learning adalah suatu  proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet, intranet dan ekstranet) serta multimedia (grafis, audio, dan video) sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar  dan pembelajar. E-learning sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mengutamakan kemandirian institusi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Homeschooling

            Sedang digodoknya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di DPR RI menimbulkan berbagai sakwasangka yang variatif. Sebagian menuduh bahwa dengan diterapkannya BHP ini hanya akan meningkatkan biaya operasional pendidikan, sebagian lagi sangat mengharapkan BHP ini segera diterapkan, dan sebagian lagi bingung, apa ada bedanya dengan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan itu? Sepertinya perubahan yang bagaimana pun, tidak membawa hasil yang memuaskan dalam peningkatan kualitas bangsa dalam kancah pendidikan internasional. Buktinya, dengan sekian kali perubahan, Indonesia hanya mampu memasukan 4 Perguruan Tinggi Negeri ke dalam kategori 500 besar tingkat internasional. Padahal jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sekitar 80-an dan PTS berjumlah sekitar 2700-an, tak satupun yang mamasuki tingkat 100 besar dunia. Bandingkan dengan India yang penghasilan rata-ratanya lebih rendah dari kita (USD 1200 India; USD 1500 Indonesia, pertahun), mereka mampu menempatkan 5 perguruan tinggi di kelas 100 besar dunia.

            Segala macam program dalam bidang pendidikan terus dipacu dan dipicu dengan harapan dapat meningkatkan taraf pendidikan bangsa, namun tingkat kemiskinan kita masih jauh tertinggal, sehingga segala macam perubahan dalam pendidikan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ditambah lagi dengan pola hidup bangsa yang manja, cengeng, tidak kompetitif, suka tidur siang di kantor, plus kinerja yang kurang handal dan jiwa koruptif yang membudya. Semuanya itu menjadi pemicu akan anjloknya mutu pendidikan kita, sehingga pendidikan formal tidak memberikan solusi utama dalam menjawab masalah pendidikan. Lalu orang mencari alternatif pendidikan lain, yaitu homeschooling.

            Homeschooling, pendidikan rumahan, atau home education sebenarnya sudah mengakar di Indonesia sejak jaman dahulu. Jenis pendidikan yang tidak kaku, langsung menyentuh pada kebutuhan dasar dari sang peserta didik. Misalnya, seorang anak tukang kayu akan langsung belajar pada orang tuanya bagaimana caranya membentuk kayu-kayu tersebut menjadi benda yang berdaya nilai jual tinggi. Dia belajar tanpa ada aturan waktu, tidak perlu buku panduan yang harganya tak terukur oleh saku orang tuanya, tidak perlu seragam sekolah, tak perlu menunggu dana BOS yang mencairkannya saja perlu waktu lama bahkan berbelit dan tak perlu harus melunasi uang buku sebagai syarat ikut ujian akhir. Pokoknya semua serba praktis. Murah meriah. Laris manis.

            Keberadaan homeschooling dijamin oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 27 ayat (1) “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Ayat (2) “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standar pendidikan nasional”. Diharapkan pihak pemerintah bisa menerbitkan ijazah untuk para siswa didik yang mengikuti jalur homeschooling ini. Dengan demikian Pendidikan Nasional akan dapat dengan segera menemukan jati dirinya, suatu jati diri bangsa yang menjadi landasan utama dalam meraih cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2007, Mari Kita Tingkatkan Kualitas Bangsa.

* Penulis adalah Alumni University of Pune, India. Staf Pengajar ABA NH dan Dosen Luar FKIP Unja. 

28 Responses

  1. Salam Indonesia,
    Perlu saya jelaskan, Kelas Sabtu Minggu itu bukan kelas jauh.
    Seluruh mekanisme/metode/kaidah perkuliahan sama dengan Reguler.
    Yang membedakan adalah masa waktu kuliahnya lebih panjang dibanding Reguler, karena waktu belajarnya 2 hari (sabtu minggu) sehingga memerlukan waktu efektif 22 minggu (reguler=16 minggu).
    Hanya itu yang membedakan antara Kelas Sabtu Minggu dengan Reguler. Kalau ada Perguruan Tinggi yang tidak melaksanakan sesuai norma akademik sepatutnya memang harus di cegah. Tetapi masih banyak Perguruan Tinggi yang melaksanakan sesuai norma/kaidah Pendidikan Tinggi. Terimakasih.

    Salam,
    Jatmiko (jatmiko63@yahoo.com)

  2. aku setuju pak jatmiko tapi untuk solusi terbaik saat ini adalah :
    1. Mahasiswa kelas sabtu minggu untuk pindah/mutasi ke kelas reguler (seperti disampaikan bpk sury sumantri (Dirjen dikti))
    2. Ijazah yang dikeluarkan sebelum 27 Februari 2007 adalah legal sedang ijazah yang dikeluarkan setelah tanggal 27 februari 2007 untuk program kelas jauh atau kelas sabtu minggu adalah ilegal/tidak sah

  3. saya sangat setuju dengan p’jatmiko. perlu dijelaskan disini bahwa kelas sabtu minggu itu memang berbeda sekali dengan kelas jarak jauh yang notabene bertemu/ tatap muka dengan dosen sangat jarang sekali, sedangkan kalau di kelas sabtu minggu ini kita kuliah memang hanya 2 hari tetapi waktu yang ada benar – benar dimanfaatkan (sabtu maupun minggu seharian kita full kuliah dari pagi sampai sore/ malam) sedemikian rupa dan dalam kuliah ini tidak ada sama sekali sks yang tidak dilaksanakan/ dikurangi (mata kuliahnya sama dengan kelas reguler). saya rasa hampir semua mahasiswa yang mengikuti kelas sabtu minggu ini adalah orang2 yang benar2 ingin maju (kita bukannya tidak ingin kuliah reguler, tetapi karena keterbatasan dana makanya kita kuliah sambil bekerja, tidak seperti mahasiswa kelas reguler yang kebanyakan dari mereka masih dibiayai oleh para orang tuanya). seharusnya DIKTI sebelum mengeluarkan keputusan yang melarang harus dipilah – pilah dahulu kampus mana yang memang harus dilarang (memang banyak kampus2 yang mengadakan program serupa dengan iming2 hanya 6 semester bisa lulus S1) seharusnya kampus yang seperti ini yang dilarang. tetapi kalau yang mengikuti aturan sebaiknya malah didukung karena sudah ikut membantu mencerdaskan bangsa ini…..

  4. Pak Suyadi ini di awal tulisannya, saat saya baca … wah bagus juga, cukup ilmiah, ada perhitungan yang “agak benar”. Seandainya menghitungnya seperti yang dilakukan Pak Jatmiko, barulah perhitungannya jadi benar dan akurat.
    Yang jadi tanda tanya buat saya justru di akhir tulisan Pak Suyadi …… saat membahas e-learning, kok nggak ada hitung2an SKS-nya. Gimana donk Pak.
    Ooh … saya baru faham sekarang, kalau 2 sks di reguler = 120 menit, sedangkan kalau di e-learning 2 sks = 0 menit …. hehehe gitu khan Pak. Oleh karena itu, nggak ada hitungannya.

    Pak Suyadi, dimana-mana yang namanya kuliah tatap muka itu jelas jauh lebih baik dibandingkan kuliah dengan tidak tatap muka, iya khan.
    Semakin banyak tatap mukanya, jelas semakin baik.
    Namun bukan berarti e-learning itu jelek. Sama sekali tidak, karena e-learning itu sebagai pelengkap sekaligus “memaksa” orang agar lebih mudah cari referensi dan tidak gagap teknologi.
    E-learning juga sangat bagus untuk daerah2 terpencil karena keterbatasan dosen. Juga untuk ilmu2 yang langka, maksud saya tenaga ahlinya hanya sedikit, padahal peserta sangat banyak, maka model e-learning menjadi salah satu solusinya. Jadi e-learning itu tetap bagus.

    Cuman jangan pernah dibandingkan dengan kuliah tatap-muka. Karena kalau dibandingkan dengan kuliah tatap muka, jelas e-learning itu sangat jelek, karena tidak tatap muka. Artinya 2 SKS di e-learning itu = 0 menit.

    Yang pasti, saya sangat setuju dengan Undang-Undang Sisdiknas. Disitu diamanatkan ke Pemerintah (juga masyarakat) untuk mengembangkan pendidikan, termasuk mencari berbagai alternatif sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat kita mempunyai kesempatan yang merata. Baik itu masyarakat bukan pekerja, masyarakat pekerja (karyawan), masyarakat pelosok, dsb-nya.

    Jadi apapun pendidikan tsb, asalkan ada prosesnya, menurut saya baik2 saja. Yang pasti jangan pernah bangga dengan “gelar” atau “ijazah” kalau kita nggak dapat mempertanggung jawabkan dari segi ilmu pengetahuan sesuai “gelar”/ijazah tsb.
    Dan jangan pernah melarang … segala sesuatu, kecuali telah ada di Undang2 Sisdiknas, karena undang2 tsb telah melalui kajian berbagai pihak.
    Sedangkan Surat Dikti, atau Direktur dsb-nya … itu khan pendapat satu-dua orang saja. Jadi jangan pernah melarang ini atau itu, … daripada di ketawain banyak orang …. malu donk ….

  5. Aduh, gimana sich Pak Edi ini … katanya Bapak ini alumni ikip. Tapi kok berpikir instan. Tolong donk Pak, ilmu IKIP-nya dipakai.
    Dalam pendidikan itu yang UTAMA adalah PROSES. Dan setiap kesimpulan selalu mempunyai PROSES yang melatarbelakanginya.
    Di setiap tulisan ilmiah, selalu ada latar belakangnya.
    Demikian juga dengan, entah itu Kelas Sabtu Minggu, entah itu Kelas Jauh. Pasti ada latar belakang yang sangat positif dari masyarakat.
    Saya pernah beberapa kali ke daerah (kota-kota kecil) di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya mengunjungi PTS-PTS di kota-kota tsb.
    Tahu nggak Pak, mayoritas mahasiswa di PTS2 tsb adalah “KARYAWAN”, dan mayoritas kuliahnya pada Sabtu Minggu. Bahkan sebagian PTS tsb justru tidak memiliki Program Reguler. Kenapa ? karena lulusan SMA/SMK di Daerah2 tsb kalau mau kuliah, mereka cenderung ke kota2 besar di dekatnya.

    Dari itu semua sudah jelas khan yang melatar-belakanginya adalah “WAKTU LUANG” yang dimiliki karyawan, itu yang utama.

    Jadi solusi Pak Edi itu seperti juga solusi Dikti, yang selalu saja serba instan, kayak tengkulak aja.

    Jadinya selalu saja tidak dapat membuat solusi … alias memenuhi “HUKUM KEKEKALAN MASALAH”. Jadinya dikti yang membuat masalah, lalu seolah memberi solusi, padahal membuat masalah yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, masalah itu jadinya kekal …hahahaha

  6. saya berpendapat justru dengan adanya perkuliahan sabtu minggu ini memberikan kesempatan kepada karyawan/pekerja yang mempunyai waktu sangat terbatas. jadi jangan sampai di hapus kasihan dong sudah berkorban segala-galanya tetapi tidak di akui.Saya berkeyakinan bahwa Pemerintah khususnya Dikti dapat memberikan solusinya dari semua permasalahan.Dan semboyan untuk menuntut ilmu sampai tua tidak akan hilang

  7. Pemerintah yang membuat Undang-undang pemerintah juga yang melanggar dalam UUD ’45 kan ada setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak disaat saya ingin memaksimalkan kemampuan sumber daya yang saya miliki eh ditjen dikti pak satryo malah tidak mengakui lulusan sabtu-minggu bagaimana negeri ini mau maju orang mau maju (belajar) aja koq dilarang kalau ada kesempatan (dana) dari dulu saya sudah kuliah tapi jangankan kuliah buat makan susah disaat sy ada kesempatan melanjutkan pendidikan dan kemampuan sy eh tidak diakui. yg terpenting bukan larangan pelaksanaan kuliah sabtu-minggu tetapi pengawasan yang ketat evaluasi secara berkala mutu pts yang menyelenggarakan kuliah sabtu-minggu.

  8. Maaf sy bukan PNS/TI/POLRI sy wiraswasta tidak diakui bukan jd soal buat sy hanya ingin belajar supaya bisa memanej usaha yg sy kelola tetapi kalau ijazah sabtu-minggu dikatakan legal berarti ilmu yg sy dpt juga legal dong hehehe bagaimana negara ini maju satu masalah hilang 1001 masalah muncul itu karena moral para pemimpin bangsa ini yg hanya memikirkan perutnya sendiri bukan perut rakyat, makan tuh peraturan… maaf kalau kata-kata sy kasar bapak-bapak cape sy mendengar pernyataan pemerintah ditjen dikti yang terkesan merasa paling benar dan paling pinter tetapi satu hal yg mesti diingat semua yg anda lakukan akan dipertangungjawabkan dihadapan Tuhan nanti diakhirat, wallahualam

  9. Halo semuanya, fyi saya bukan dosen atau PNS tetapi saya merupakan pemerhati pendidikan yang secara kebetulan saya juga mengembangkan konsep pembelajaran e-Learning.
    Mungkin saya mau menggaris bawahi hal-hal yang menyangkut mengenai pendidikan kelas jauh & e-Learning. Sebagai salah satu inovator e-Learning di Indonesia saya kurang setuju malah tidak setuju bahwa kelas jauh hanya semena-mena untuk mengurangi tatap muka terutama pada hari Sabtu & Minggu. Kalau secara kalendar memang Sabtu & Minggu bukan lagi hari efektif kerja melainkan hari libur nasional dan ini sudah mulai diadopsi pada beberapa institusi pendidikan (akan tetapi belum keseluruhan). Penghilangan hari weekend (sabtu & minggu) untuk sekolah berarti bukan “the end of the world” dan bukan “ilegal” juga. Hal-hal ini hanya menyangkut masalah ekonomisasi terutama dalam hal pembiayaan dan waktu. Akan tetapi hal ini sudah dapat dipecahkan dengan jalan e-Learning atau kelas jarak jauh yang mana waktu & ruang sudah tidak dibatasi lagi. e-Learning dan jarak jauh sama-sama menggunakan media bedanya satu sudah elektonik satu lagi masih berupa pengiriman materi ke daerah-daerah tertentu. e-Learning yang sekarang ini sedang “berkembang” seperti bunga, adalah malaikat bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam belajar, keterbatasan ini bukan saja orang yang miskin tidak bisa sekolah akan tetapi lebih ditekankan kepada para executive yang waktu nya sangat sempit. Mungkin bapak-bapak di sini harus membuka pemikiran masing-masing karena kita sekarang sudah di abad 21 yang mana pendidikan juga sudah mulai berkembang dan begitu juga paradigma manusia … sudah mulai berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Disinilah perlunya pemahaman dan pendalaman dunia pendidikan… lebih memahami lagi apa yang terjadi di dalam pendidikan dan bukan hanya melihat dari surface level saja. e-Learning dan kelas jauh atau jarak jauh tidak akan mengurangi substansi materi pembelajaran akan tetapi malah memberikan kebebasan para siswa untuk menganalisa masalah karena mereka dapat belajar dari berbagai sumber dan bukan hanya dari guru tersebut karena guru belum tentu benar dan guru dan murid sama-sama saling belajar. Karena sifatnya yang tidak setiap hari bertemu kelas Jauh atau jarak jauh memberikan waktu yang lebih bagi para siswa untuk mencari tahu menganalisa masalah dan e-Learning yang menggunakan peralatan digital/elektronik lebih memberikan kemudahan untuk mencari informasi. Semuanya legal dan semuanya bermanfaat. Hal ini kembali lagi kepada Institusi tersebut mereka lah yang memilih apakah ini legal atau tidak dan bukan Diknas atau Dikti. Sekian Terima kasih Wassala,

  10. Sebenarnya mereka yang mau belajar pada hari Sabtu/Minggu mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Meninggalkan kesenangan/istirahatnya untuk mengejar cita-cita, untuk kemajuannya sendiri, keluarga dan bangsa.
    Apabila Pemerintah kesulitan mengendalikan ijasahnya, bisa dicarikan jalan keluarnya, menyelenggarakan ujian negara, atau harus mengikuti ujian Universitas Terbuka yang sudah diakui Pemerintah. Sehingga tidak menutup semangat mereka yang ingin maju.
    Mengapa pula Pemerintah harus mengambil kebijaksanaan yang tidak bijak ?

  11. Pak Suyadi :
    ” Keberadaan homeschooling dijamin oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 27 ayat (1) “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Ayat (2) “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standar pendidikan nasional”. ”

    betulkah ini legitimasi untuk homeschooling yg sekarang sedang trend terutama di kalangan remaja selebritis yg ga bisa hadir di sekolah ?

    “standar pendidikan nasional” itu seperti apa? cuma bhs inggris, matematika + bhs.indo?

    whooo… cukup nongkrong aja depan internet (itu juga kalo yg punya internet…) berarti kita sudah legal “bersekolah”, whaaa… senangnya mending jadi artis ah, ga usah sekolah formal..

    yg di desa gmn ya? mesti 6 thn sekolah di sd, 3 thn di smp, 3 thn di sma.. cukup di samaratakan sama orang kota yg bisa akses internet.. sungguh sangat ADIL…🙂

    • Maaf Pak,..apa adil,..home schooling bisa di legalkan, padahal dia gk ketemu ama gurunya iya kan,…tapi kuliah untuk karyawan malah dilarang yg jelas – jelas belajar sabtu minggu full tatap muka dgn pengajar malah dianggap gak sah,…ini gimana toh,….kok yang ngeluarin SE malah gk

  12. apa solusi dari masalah pendidikan sekarang ini

  13. dirjen DIKTI sekarang ini (masih pak satryo, kan?) emang keputusan2nya banyak yang ga masuk akal dan tidak bijak, serba instan.. dahulu sekitar tahun 2003 akan membubarkan PT Kedinasan gara2 kasus Wahyu Hidayat di IPDN. semua PTK di generalisir dibubarkan, padahal tidak semua PTK sama. dan sekarang kembali berpikir tidak bijak dan semuanya digeneralisir.. sangatlah tidak bijak melarang Kelas Jauh dan Sabtu Minggu dengan cara seperti ini. semua PT yang menyelenggarakan DILARANG. semua ini gara2 banyak lulusan yang ga bermutu akibat kedua program tersebut. padahal sebenarnya cara yang paling ampuh untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan audit dan akreditasi terhadap PT yang melakukan program2 tersebut. yang tidak sesuai standar (baik kualitas pengajaran dan lulusannya), ya bubarkan saja atau disuruh perbaiki. atau DIKTI ga mau repot dengan urusan audit dan akreditasi? keputusan DIKTI ini benar2 merugikan saya dan teman2 lain yang bekerja sebagai PNS. niat melanjutkan kuliah di program Sabtu Minggu karena amatlah berat bagi kami untuk kuliah di hari kerja, urusan kerja udah bikin lelah (belum kalo banyak lembur) mesti lanjut jalan ke tempat kuliah dan kuliah sampai malam hari (rata2 selesai jam 9 atau 10). mau nyampe rumah jam berapa? tidak bisa ketemu anak dan istri.. =( besok pagi sudah berangkat ke kantor. apa ga kelelahan tuh? bisa menurunkan kualitas kerja juga, kan? ditambah pula mulai kuliah biasanya jam 4 atau jam 5. sedangkan jam kerja kantor berakhir jam 5.. haruskah saya KORUPSI jam kerja 1 jam selama 5 hari tiap minggu selama 2 tahun demi kuliah? apalagi saya kerja di jakarta, berarti KORUPSI jam kerja nya ditambah lagi dong untuk perjalanan ke tempat kuliah..belum kalo ada tugas dari kampus, mau tak mau mesti mengerjakan tugas pada jam kerja karena ga mungkin di malam hari, kan? KORUPSI jam kerja lagi nih…!!
    bagi saya lebih baik kuliah sabtu minggu daripada kuliah malam hari.. lagipula kuliah sabtu minggu jumlah SKS-nya sama, tugas2nya pun sama seperti reguler.

  14. jam kerja yg kurang teratur , lokasi rumah yg ga strategis , sudah terlanjur berkeluarga dan punya anak , apa harus menyerah kalo emang ingin belajar lagi . So , Mau Dong Kuliah E- learning . I don’t care what they said . Ijazah ga di akuin pemerintah , biarin , yg penting bisa di akuin dan di hargai sama lembaga lain .Pokoknya mau belajar . Mohon Yg punya informasinya .

  15. Sebaiknya pemerintah memberi kesempatan kepada warga negara yang mempunyai motivasi kuat untuk meningkatkan SDM,. Dengan mengikuti kuliah Sabtu-Minggu adalah sebagai solusi bagi Para Pegawai, Karyawan swasta, PNS, TNI/Polri yang waktunya banyak tersita untuk mengabdi baik kepada Negara, Masyarakat dan keluarga. Kuliah Sabtu -Minggu sebaiknya tidak dipermasalahkan, karena itu soal waktu/hari, yang pentinga adalah metode perkuliahannya memenuhi standar pendidikan. Malahan kuliah sabtu-minggu memerlukan pengorbanan yang luar biasa karena waktu yang seharusnya untuk keluarga digunakan untuk kuliah. mohon dicatat bahwa kuliah sabtu minggu bukan semata-mata untuk mendapat gelar sarjana tapi juga dalam rangka mendapatkan ilmu dalam rangka meningkatkan SDM bagi diri sendiri dan juga untuk kepentingan banga. sarjana yang didapat tentunya akan kami pertanggung jawabkan. Mohon JANGAN DIHAMBAT KEINGINAN KAMI UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DALAM RANGKA IKUT MENCERDASKAN BANGSA.

    • Kesempatan dari pemerintah selalu tidak pernah ada, sebab mereka sibuk mengurusi kepentingan politik dan kekuasaan saja, sementara pendidikan kita terus terbengkalai. Yah, semoga saja pemerintah kita sadar bahwa pendidikan itu adalah akar kehidupan dari sebuah negara yang harus mendapat perhatian penuh.

  16. saya tidak setuju dengan pendapat bapak rustamadji. siapa bilang kebanyakan anak sabtu minggu kuliah sambil kerja? itu hanya teori saja. di dalam realitanya, anak anak yang kuliah hanya pada sabtu minggu, menggunakan waktu pada hari lain untuk bersenang- senang. coba anda pikirkan hal yang ekspress apa akan berfungsi dengan baik? tentu saja tidak. KEBANYAKAN biarpun kita memiliki waktu, kita pasti menunda pekerjaan kita.

  17. saya tidak setuju dengan adanya pelarangan kuliah sabtu minggu karena itu merupakan pelanggaran hak azasi manusia untuk menuntut ilmu setinggi tingginya dan tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekiranya dikti harus bisa memilah mana kampus-kampus yang benar-benar menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan benar dan tidak jadi jangan di sama ratakan bapak dirjen harus turun sendiri kelapangan biar bisa melihat kenyataan yang ada

  18. Lho Pak Sutardi ini bagaimana tho … Seharusnya kalau menilai sesuatu itu yang Obyektif donk. Jangan hanya mempertimbangkan dari kebiasaan diri sendiri … cobalah kita pikirkan Masyarakat yang semangat belajarnya masih tinggi, tetapi belum mempunyai kesempatan. Pak SBY !!! mana janjimu untuk mendukung kecerdasan kehidupan bangsa, kok membiarkan DIKTI membuat keputusan yang Sangat Tidak Cerdas.

  19. Saya Cuma ingin Kuliah saja kok….
    Dahulu waktu baru lulus SMA saya gak ada biaya u/ kuliah,Sekarang
    setelah bekerja saya bisa punya uang u/ kuliah dengan syarat hanya hari sabtu & minggu, karena kerjaan yg saya jalani tidak mengenal waktu.
    Sekarang kok pemerintah tiba2 bikin aturan yang membuat saya pusing…
    padahal “saya hanya ingin Kuliah dan mengembangkan diri saya” dengan kuliah Sabtu-minggu.

  20. saya kemarin sudah coba kirim imel ke DIKTI tentang perkuliahan sabtu-minggu untuk yg program S2, karena lebih tidak masuk akal lagi larangan tersebut dimana untuk menyelesaikan S2 hanya butuh 45 sks. Sedangkan rata-rata lulus S2 sekitar 2 tahun. Kalo dipikir-pikir dengan jangka waktu 2 tahun, masuk hari minggu saja mulai jam 9 pagi s/d 4 sore sudah memenuhi jumlah sks tersebut. Kok gak mikir sampai sejauh itu sebelum membuat peraturan..

  21. makacih ya atas infonya ttng HS.
    q skrng sedang menhelesaikan skripsi, judulq ttng HS tapi ada kaitannya deng pendidikan Budi pekerti. slam kenal

  22. gw lulusan kuliah reguler, tnyata byk temen kuliah yg gak lulus waktu ujian, cuma mgkn karena dosen kasian aja mereka bs lulus, tolong deh bos dikti dipikir dulu kalo keluarin peraturan, intai tuh kelas reguler bener gak sistem kuliahnya? jgn hanya bikin peraturan hanya buat hiasan.

  23. lebih pastinya tanding aja lulusan reguler sm non reguler, siapa yg menang? maaf gw netral ni, tolong deh bos pikir lg jgn hanya cari penghargaan/pujian aja, inget abdi negara itu harus berpihak sama rakyat jgn berpihak pd diri sendiri, lihat realitas dilapangan jgn hanya mengira ira aja, 1+1 bisa jawab gak?

  24. sory buat bos dikti sama bos sutardi, ente mah enak ortu kaya jgn kan S1 sampai tingkat S4 aja pasti mampu kuliah reguler, jgn merasa sok pintar ya krn kuliah reguler, tolong deh semuanya jgn angkat orang yg tak tahu pengalaman jadi pejabat, pilih pemerintah yg pro rakyat pintar dan banyak pengalaman. by patriot bangsa

  25. Mohon pencerahan pak, saya tergelitik pernyataan bapak tentang ‘tak perlu menunggu BOS’. Saya pernah baca di artikel salah satu lembaga pendamping homeschooling, bahwa BOS adalah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan wajib bagi arganya selama 9 tahun. Dan kepada pelaku Homeschooling juga berhak mendapatkannya dan ada alokasi dananya. Apakah bapak punya sumber lain mengenai informasi ini?

  26. […] In-House Class, E-Learning dan Homeschooling: Tantangan Pendidikan Nasional […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s