What to do about Israel visit?

Ahmad Qisa’i, Jakarta

 

This article was published at Jakarta Post (27/4/07)

 

After the fall of Thaksin’s government by a bloodless military coup in September last year, Indonesia must now bear the brunt. Thailand was scheduled to host this year’s Inter-Parliamentary Union (IPU) meeting but in the absence of a democratically elected parliament in Thailand, Indonesia has been asked to host the meeting which will be held in Bali from April 29 to May 3.

 

Established in 1889, IPU now has more than 140 members, including Indonesia. The appointment of Indonesia as host for this year’s meeting should be welcomed with open arms and recognized by the international community as an indicator that Indonesia is a working democracy. On the contrary, protests and objections have been raised by various Muslim organizations. Israel is the focus of these protests.

 

As a member of IPU, Israel will participate by sending a delegation of its MPs. But as the scheduled meeting draws near, protests and objections intensify over the proposed visit by the Israeli MPs to
Indonesia.
The chairman of Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi, said in Jakarta on Monday that
Indonesia would bear a heavy psycho-political and security burden if the government allows Israeli MPs to attend the meeting. The IPU is responsible for inviting the Israeli MPs to participate in the meeting, but the Indonesian government is fully responsible for their safety and security during their stay in
Indonesia.
According to Muzadi, imminent danger from various elements in Indonesian society threatening the visiting Israeli MPs should be seriously considered by the Indonesian government before granting visas for them to attend the meeting in Bali. Security and safety is the main concern.

 

Furthermore, he predicted that considering the possible reaction from Indonesians, the Israeli Parliament would abandon the plan to attend the meeting in Bali. But on the contrary, he doubted the firmness of the Indonesian government to reject any visa application from Israeli MPs regardless of the pressure on the government.

 

Rejections have also come from the president of Muhammadiyah, Din Syamsuddin. He said that Israel has been illegally occupying Palestine and is practicing colonization. In the opening of the Indonesian Constitution, it clearly states that Indonesia rejects any form of colonization. Thus, it is understandable that Indonesians will reject the proposed visit by the Israeli MPs to Indonesia.

 

Furthermore, according to Syamsuddin, as a sovereign nation, Indonesia possesses traditions as well as rules and regulations that must be observed. Indonesia cannot just bow to foreign pressure. Protests will continue if the government holds its ground and allows Israeli MPs to visit Indonesia. These protests are aimed to pressure the Indonesian government to be steadfast in following its own principles, he argued.

 

Other Muslim organizations such as the Forum for Muslim Community (FUI) also reject the proposed visit. Discarding the claim by the Indonesian foreign minister that Indonesia is bound by international convention and thus must accept the proposed visit, a written statement from the FUI says that the Indonesian government does not have any diplomatic relations with Israel, therefore it must reject the visit.

 

On these grounds, it would be unwise for the Indonesian government to allow the delegation of Israeli MPs to visit Indonesia. Aside from security issues, allowing Israeli MPs to visit the country would mean the recognition of Israel as an independent state. The Indonesian Constitution is clearly against colonization, hence allowing Israeli MPs to visit Indonesia would indicate perpetuation of colonization.

 

However, it should be noted that the Indonesian government has been inconsistent in its policy toward
Israel. Even though the Foreign Ministry forbade the Indonesian Fed Cup team to play a mandatory tie with the Israeli team in Tel Aviv last year, citing the absence of any diplomatic ties with Israel, the Indonesian government allowed members of the Indonesian Chamber of Commerce (KADIN) to visit Israel in June 2006 to seal a deal with the Manufacturers Associations of Israel (MAI).

 

Both these issues had no political implications for Indonesia as they involved sport and business, yet each received different treatment. If the Indonesian government allowed President George W. Bush to visit Indonesia, when the U.S. has been illegally occupying Iraq and Afghanistan, what is the problem with Israeli MPs visiting Indonesia?

 

In my opinion, regardless of what the Israeli government has done toward the Palestinians, their visit to Indonesia is the responsibility of the IPU, in which Indonesia is a member. As a responsible host, the Indonesian government should allow the delegation from Israel to attend the meeting. I think it is time for Indonesia to re-think its policy toward Israel. If India, a staunch supporter of the Palestinian cause, can work hand-in-hand and form diplomatic ties with the Jewish state without decreasing or jeopardizing its support for Palestine and the Palestinian people, why can’t Indonesia do the same?

 

The writer is a political scientist and freelance writer with a Ph.D. in political science from
Aligarh Muslim University, Aligarh, India. He currently lives in Jakarta.


Picture Note: The writer was taking a Focus Group Discussion at Secretariat of PPI India, New Delhi on October 20, 2006.

Advertisements

In-House Class, E-Learning dan Homeschooling: Tantangan Pendidikan Nasional

Oleh: Suyadi, S.Pd, M.A.

 

            “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, merupakan suatu tujuan bangsa yang sangat mulia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, baik UUD 1945 yang belum ataupun yang sudah diamandemen. Landasan ini menjadi dasar yang kuat bagi setiap warga bangsa, para pemikir, terlebih bagi para pendiri bangsa (founding fathers) kita pada saat itu. Demi tercapainya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil, handal, bermartabat, makmur dalam keadilan serta adil dalam kemakmuran, maka disusunlah landasan pendidikan itu dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi suatu bangsa dalam meraih tujuan yang dicita-citakan, maka merupakan suatu keharusan bagi kita para generasi penerus bangsa untuk meneruskan cita-cita luhur para founding fathers tersebut.

            Silih berganti sistem pendidikan di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah sejak dari awal kemerdekaan hingga saat, namun sayangnya hingga saat ini Indonesia masih terus mencari bentuk / sistem pendidikan yang sesuai. Tragisnya lagi, entah sampai kapan kita akan menemukan bentuk baku sistem pendidikan yang dirasakan sesuai untuk Indonesia yang pluralistik ini. Pergantian kurikulum yang kerap dilakukan, sepertinya bukan menjadi suatu ukuran kesesuaian bagi bangsa kita yang Bhineka Tungga Ika ini, terlebih lagi saat penerapan otonomi daerah yang menglobal.

            Masing-masing daerah menerapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing sehingga seringkali menimbulkan ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Yang membuat masyarakat pendidikan bingung dengan adanya berbagai macam bentuk pendidikan yang semuanya mengklaim bahwa kegiatan mereka benar/sah secara hukum. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, baik individu maupun kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak pendidikan, terkesan profit oriented, dengan mengedepankan program pemikat stakeholders yang handal. Sementara dari pihak pemerintah telah membuat suatu rambu-rambu bagi para penyelenggara pendidikan baik itu di tingkat pusat maupun di daerah melalui berbagai peraturan, yang tidak begitu mengusik keberadaan para penyelenggara pendidikan yang dianggap illegal.

In-House Class

            Dalam Pelatihan sehari tentang Pemantapan Program Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) Bagi PTS Se-Kopertis Wilayah X yang dilaksanakan oleh Kordinator Wilayah X di Universitas Batanghari Jambi pada hari Senin tanggal 23 April 2007 disampaikan bahwa kelas jauh dalam bentuk apapun dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999. Juga dalam Surat Edaran  Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Nomor 595/D5.1/2007 terhitung sejak tanggal 27 Februari 2007 telah melarang model Kelas Jauh dan Kelas Sabtu/Minggu dan telah menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri. Pertanyaannya apakah larangan ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap para penyelenggara pendidikan?

            Larangan itu layaknya seperti macan kertas yang hanya mempunyai bentuk “macan” namun tidak mampu menimbulkan perasaan takut sama sekali. Mereka tetap menyelenggarakan pendidikan yang dianggap illegal. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh praktek seperti ini adalah para stakeholders itu sendiri. Terdapat kasus seorang lulusan dari PTS ternama yang lulus mengikuti tes di sebuah bank swasta yang juga ternama: namun ketika nama yang bersangkutan dicari kebenarannya melalui layanan internet ternyata nama PTS apalagi nama mahasiswa tersebut tidak terdaftar. Akhirnya calon pegawai bank ternama tersebut terpaksa tidak bisa meneruskan karirnya karena tersangkut masalah “illegal certificate”, suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak terdaftar dalam data base-nya DIKTI.

            Setelah diusut dengan bantuan pihak kepolisian (karena merasa dirugikan) ternyata PTS tersebut melakukan praktek kelas jauh yang dilarang keberadaannya. Kemudian saksi ahli dipanggil dari pihak Kopertis untuk kasus tersebut: hasilnya ternyata PTS tersebut tidak melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Misalnya dengan menerapkan pola belajar untuk 2 sks itu seharusnya dilaksanakan selama 120 menit, namun hanya dilaksanakan selama 75 menit. Sehingga perkuliahan yang seharusnya memerlukan waktu minimal 150 sks untuk Strata Satu hanya dijalani dengan hanya 130 sks saja. Dan pihak PTS tidak mengirimkan segala aktifitas perkuliahan ke Kopertis selama lebih dari empat semester, dengan demikian nama PTS tersebut hilang dari data base DIKTI secara otomatis yang berarti pula izin penyelenggaraanya dianggap tidak ada (illegal).

            Kelas Jauh merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di luar ketentuan SK (izin penyelenggaraan) yang diberikan oleh DIKTI. Dalam praktek Kelas Jauh ini, biasanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembelajaran yang semestinya. Misalnya saja pemadatan materi kuliah, yang seharusnya 24 sks itu seharusnya dilakukan tatap muka selama 4 atau 5 hari, dalam pelaksanannya hanya dua hari, Sabtu dan Minggu. Secara logis kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran seperti itu, sedangkan proses yang normal saja masih terjadi kesulitan pemahaman materi kuliah. Belum lagi waktu tatap muka yang seharusnya 2 sks memerlukan 120 menit, dalam pelaksanaannya hanya 75 menit saja. Bagaimana materi akan bisa dipahami?

Berbeda dengan Kelas Jarak Jauh, kelompok ini merupakan program penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan fasilitas e-learning, merupakan suatu jenis pendidikan modern yang diharapkan kita semua mampu melakukan e-learning ini. Memang keberadaan dosen pengampu mata kuliah tidak bertemu secara langsung, namun mahasiswa hanya disajikan materi perkuliahan yang lengkap dan up to date hanya dengan membuka situs yang telah ditentukan. E-learning adalah suatu  proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet, intranet dan ekstranet) serta multimedia (grafis, audio, dan video) sebagai media utama dalam penyampaian materi dan interaksi antara pengajar  dan pembelajar. E-learning sesuai dengan semangat otonomi daerah yang mengutamakan kemandirian institusi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Homeschooling

            Sedang digodoknya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di DPR RI menimbulkan berbagai sakwasangka yang variatif. Sebagian menuduh bahwa dengan diterapkannya BHP ini hanya akan meningkatkan biaya operasional pendidikan, sebagian lagi sangat mengharapkan BHP ini segera diterapkan, dan sebagian lagi bingung, apa ada bedanya dengan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan itu? Sepertinya perubahan yang bagaimana pun, tidak membawa hasil yang memuaskan dalam peningkatan kualitas bangsa dalam kancah pendidikan internasional. Buktinya, dengan sekian kali perubahan, Indonesia hanya mampu memasukan 4 Perguruan Tinggi Negeri ke dalam kategori 500 besar tingkat internasional. Padahal jumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sekitar 80-an dan PTS berjumlah sekitar 2700-an, tak satupun yang mamasuki tingkat 100 besar dunia. Bandingkan dengan India yang penghasilan rata-ratanya lebih rendah dari kita (USD 1200 India; USD 1500 Indonesia, pertahun), mereka mampu menempatkan 5 perguruan tinggi di kelas 100 besar dunia.

            Segala macam program dalam bidang pendidikan terus dipacu dan dipicu dengan harapan dapat meningkatkan taraf pendidikan bangsa, namun tingkat kemiskinan kita masih jauh tertinggal, sehingga segala macam perubahan dalam pendidikan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ditambah lagi dengan pola hidup bangsa yang manja, cengeng, tidak kompetitif, suka tidur siang di kantor, plus kinerja yang kurang handal dan jiwa koruptif yang membudya. Semuanya itu menjadi pemicu akan anjloknya mutu pendidikan kita, sehingga pendidikan formal tidak memberikan solusi utama dalam menjawab masalah pendidikan. Lalu orang mencari alternatif pendidikan lain, yaitu homeschooling.

            Homeschooling, pendidikan rumahan, atau home education sebenarnya sudah mengakar di Indonesia sejak jaman dahulu. Jenis pendidikan yang tidak kaku, langsung menyentuh pada kebutuhan dasar dari sang peserta didik. Misalnya, seorang anak tukang kayu akan langsung belajar pada orang tuanya bagaimana caranya membentuk kayu-kayu tersebut menjadi benda yang berdaya nilai jual tinggi. Dia belajar tanpa ada aturan waktu, tidak perlu buku panduan yang harganya tak terukur oleh saku orang tuanya, tidak perlu seragam sekolah, tak perlu menunggu dana BOS yang mencairkannya saja perlu waktu lama bahkan berbelit dan tak perlu harus melunasi uang buku sebagai syarat ikut ujian akhir. Pokoknya semua serba praktis. Murah meriah. Laris manis.

            Keberadaan homeschooling dijamin oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 khususnya Pasal 27 ayat (1) “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri”. Ayat (2) “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian dengan standar pendidikan nasional”. Diharapkan pihak pemerintah bisa menerbitkan ijazah untuk para siswa didik yang mengikuti jalur homeschooling ini. Dengan demikian Pendidikan Nasional akan dapat dengan segera menemukan jati dirinya, suatu jati diri bangsa yang menjadi landasan utama dalam meraih cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei Tahun 2007, Mari Kita Tingkatkan Kualitas Bangsa.

* Penulis adalah Alumni University of Pune, India. Staf Pengajar ABA NH dan Dosen Luar FKIP Unja. 

Why Should I Study in India?

Course/Major Available: 

Medicine, Dentistry, Designing, Travel Tourism, Hospitality, Buddhist Studies, Social Work, Islamic Studies, Arabic Language, Yoga, Sport, Dietics and Nutrition, Bio Technology, Bio Science, Pharmacy, Law, Education, Engineering (180 Specialities), IT and Computer Science (dozens of specialities), Languages (around 44 languages), Health and Para Medical Course (around 40 specialities), Traditional & Alternative Medical Courses (dozen of specialities), Education (dozen of courses), Agriculture (dozen specialities), Accounts, Administration and Management (dozens of specialities), Commerce (hundreds of specialities), all Arts Subjects (thousands of specialities), Science (thousands of specialities/majors).

Level/Training Available: 

Study Levels: Certificate / Diploma / Bachelor / P.G. Certificate / P.G. Diploma / Master / M.Phil. / Ph.D/ / Post Doctorate / Others.

 

Training Levels: Certificate / Diploma / English Language Course / Others.

 

And Also: Memberships / Fellowships among many others.

Mode of Study: 

         Regular (Full Time),

         Part Learning,

         Distance Learning,

         Correspondence,

         Private Studies,

         External,

         Through Research,

         Fellowship / Membership,

         Online,

         Others.

University/Colleges Available: 

Hundreds of Universities and Thousand of Colleges all over India, at all major cities and at almost all important Academic Destinations. (Indonesian Students are mostly in New Delhi, Aligarh, Agra, Pune, Roorkee, Mumbai, Bangalore, etc).

Kind of Accommodation Available in India: 

Universities & Colleges (Hostels/Dormitories) , Paying Guest Accommodations, Private Hostels, Private Accommodations.

 

The most common and most popular accommodation in India is the last one, i.e. Renting Private Accommodation in Residential Areas (Range Rp. 500.000 – Rp. 1.600.000).

WHY INDIA?

Financial Reasons: 

– Very “Reasonable” Fee Structure (Mostly it is cheaper than Indonesian Univ.)

– Very “Moderate and Affordable” Living Expenses ( +/- Rp. 1.200.000 )

– Very “Affordable” Books and Study Materials ( Discount for Student 20%-50%)

– Very “Affordable” Transport Systems (Free for Student who has a “Bus Card”)

Admission & Academic Reasons:

         High standard of Education and International Recognition;

         English Medium (The Language of the Millennium);

         Availability of almost all course /Majors and Sub-specialities at all levels through almost all modes of studies;

         Specialized and Rare Educational Opportunities;

         Well Qualified Teachers (minimum requirement to be a teacher is Dr. or Ph.D);

         Duration of Bachelor Degree in most Courses is only Three years and Ph.D. is Two to Three years;

         India has more than 345 Universities / Academic Institutions and more than 18.000 Colleges / Institutes, teaching more than 16.000 different Courses.

Social, Political and Other Reasons:

         Diversity in Culture and Religions;

         Economic and Political Stability;

         Easy Visa, either from Indian Embassy or Indonesian Embassy;

         No Discrimination on Religion, Culture or Colors grounds;

         Availability of all kinds of climates to suit the requirements of all students, such as summer, winter (snow in North India), autumn, etc.

         Much closer geographically and culturally to most Indonesian students, only 6 to 8 hours from
Indonesia;

         The biggest Democracy in the World.

What After Graduation:

         Foreign Students graduating from India will have the strength of the English Medium Education and that will make them stand tall and strong among others in this competitive world.

         The Foreign student graduating from India with different Religions, Languages and different Cultures will become an international man, which is the main requirement of the millennium since the world is becoming one country.

         After graduating from India, Foreign Student can put what they learn into practical use in
Indonesia because we are developing countries or the third world countries.

         Very well recognized International Education System around the World.

         Regional & International Education Hub.

         Second largest Education System in the World

         The Seventh Largest Industrial Economy in the World

         High Standard of Education and International Recognition

         Twenty Five Million Indian and people of Indian origin are working and living abroad, many of them with High Qualifications; they are the Teachers, Nurses, Programmers, Designers, Doctors, Engineers, Scientists etc.

         A look at local Newspaper Advertisements will show that Americans, Europeans and Japanese as well as others are desperate to recruit Indian Engineers, Teachers, Scientists, Doctors and Nurses etc. And on many occasions they have changed their Immigration rules to accommodate Indian Professionals and Academicians etc.

         Indian Educated Engineers dominated Silicon Valley. In 2001 more than 40% of the venture capital funded technology start up Companies in Silicon Valley had at least one Indian Founder.

         More than 15% Teaching Faculties in US Universities have their under graduate degree from India and perhaps more than that in UK.

         More than 15% of Physician in America is Indians and perhaps much more in UK.

         The biggest Companies in America are having a big chunk of Indians; 25% of NASA Employees are India Qualified, 23% of Microsoft Employees are Indian Qualified, 26% of IBM Employees are India Qualified and 17% of Intel Employees are India Qualified.

         One of the greatest Engineering Monumental structure in the World is Taj Mahal which has been built by Indians centuries ago.

         India has manufactured Atom Bomb, Airplanes, and Indians have reached the space.

Source: TAEC India

-PMF-

Picture Note: Indonesian Student Association in India (PPI India) went to Manali (one of Himalaya Valleys) for Winter Tour 2007.

Bercermin pada Mutu Pendidikan India

 

Oleh: Ragimun 

 

Dimuat pada Harian Bisnis Indonesia (12/04/07). 

 

Permasalahan pendidikan di hampir semua negara berkembang umumnya sama, mulai dari persoalan biaya sekolah, buta huruf, putus sekolah, kurikulum hingga anggaran pendidikan. Akan tetapi, semua bisa berubah asalkan pemerintah dan semua unsur terkait berkomitmen kuat untuk memajukan pendidikan di negara mereka masing-masing.

Tengok saja pendidikan di India. Secara fisik, bangunan maupun infrastruktur pendidikan tinggi di negeri itu sungguh memprihatinkan. Bangunan kusam, berdebu, terkesan semrawut. Juga sering kita temui tumpukan sampah atau puing berserakan di pinggir jalan atau gang. Tapi jangan ditanya soal mutu pendidikan tinggi negara berpenduduk hampir 1,2 miliar ini. Banyak perguruan tinggi di India sudah memiliki reputasi internasional, tidak kalah dengan perguruan tinggi di Australia, Inggris, maupun Amerika Serikat (AS). Beberapa bidang yang menonjol a.l. kedokteran, teknologi informasi (TI), teknik dan manajemen.

Beberapa institut di sana sudah menerapkan kurikulum dan metode proses belajar mengajar seperti halnya model Harvard. Banyak pula lulusan perguruan tinggi dari India laku keras di beberapa negara Eropa maupun AS. Perusahaan sekaliber Microsoft sendiri sudah percaya dan banyak memakai lulusan perguruan tinggi dari India. Banyak dokter bekerja di berbagai belahan dunia seperti AS dan Inggris. Begitu juga ahli teknik banyak tersebar di berbagai negara asing. Di Kota Dubai atau Singapura banyak pula dijumpai lulusan perguruan tinggi dari India, dan ada ilmuwan maupun dosen yang mengajar di berbagai negara maju.

Kita masih ingat beberapa ilmuwan terkenal seperti pemenang nobel bidang ekonomi Amartya Sen. Demikian juga bidang fisika yaitu Subrawanian dan Cancrashekar Venkantaraman, di bidang kedokteran kita kenal Hargobind Khorana. Bidang sastra, Rabindranath Tagore. Dan tidak lupa pemenang Nobel Perdamaian Bunda Theresa.

Biaya murah

Pendidikan tinggi di India relatif murah. Untuk mengambil master ilmu sosial misalnya, hanya butuh 30.000 rupees per tahun (sekitar Rp6 juta-an). Faktor pendukung lainnya adalah penerapan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di hampir seluruh perguruan tinggi di India. Hal ini juga punya andil dalam peningkatan mutu perguruan tinggi di negeri Mahatma Gandhi ini. Maka tidak heran lulusannya pun sudah tidak canggung lagi masuk ke pasar global.

Pada intinya, India lebih mementingkan isi (content) dibandingkan penampilan dan performa sebuah perguruan tinggi. Rata-rata dosen mereka sudah menyandang doktor. Banyak dari mereka merupakan lulusan AS dan Eropa. Jarang kita temui seorang profesor mewakilkan kepada asistennya untuk mengajar, mereka benar-benar profesional. Akses dengan dosen juga sangat mudah. Jarang kita temui dosen yang ngobjek ke sana kemari. Perpustakaan lengkap, banyak hasil riset, buku murah, dan metode dialogis merupakan metode yang jamak diterapkan di sana.

Mahasiswa di sana sudah terbiasa berkompetisi. Kondisi pendidikan di India sangat jauh berbeda dengan kampus-kampus di Tanah Air. Kampus yang berdiri megah yang terkadang full AC, dengan tempat parkir yang luas dan sederet mobil kinclong, ditambah dengan aroma mahasiswa yang bergaya metropolis. Tapi fasilitas fisik yang mentereng itu tidak diimbangi dengan mutu yang memuaskan. Lalu, apa yang salah dalam sistem pendidikan kita?

Kita cenderung lebih mementingkan penampilan daripada isi. Ini berbeda 180 derajat dengan India yang justru lebih mementingkan isi daripada penampilan. Jika kita analogikan sebagai sebuah rumah, sudah saatnya Indonesia melengkapi perabot atau isi rumah ketimbang disibukkan dengan pengecatan penampilan rumah itu sendiri. Sebenarnya pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyejajarkannya dengan negara lain. Itu bisa dibuktikan dengan peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN, yang untuk tahun ini mencapai Rp44 triliun. Akan tetapi, peningkatan anggaran pendidikan tersebut tidak diikuti dengan kesiapan dunia pendidikan itu sendiri. Apalagi birokrat pendidikan kita tidak bisa mengoptimalkannya, asal sekadar habis anggaran.

Perbaiki diri

Sudah saatnya Indonesia melakukan langkah nyata dalam menghadapi era pendidikan bertaraf global guna menutup ketertinggalan. Perlu dikaji penerapan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi kita. Berapa banyak lulusan kita yang pintar, namun lemah dalam penguasaan bahasa asing, khususnya Inggris. Meski demikian, kita tidak perlu meninggalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa patriotik kita. Tidak heran jika banyak orang tua yang lebih suka menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Masalah mendasar pendidikan kita adalah inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah seharusnya benar-benar berkomitmen untuk membawa dunia pendidikan kita lebih maju dengan mengerahkan segala potensinya, di mana salah satunya bisa diukur dari peningkatan anggaran tadi. Mutu pendidikan yang berkelanjutan harus terus ditingkatkan seiring dinamika dan perubahan eksternal serta cepatnya tuntutan kebutuhan dunia usaha. Bongkar pasang kurikulum, sasaran, metode karena pergantian menteri mestinya tidak terjadi lagi, sehingga tidak terjadi opportunity lost yang terlalu panjang.

Akhirnya, sudah waktunya pemerintah sebagai regulator beserta segenap elemen masyarakat untuk bahu-membahu, serius dan komitmen tinggi untuk membawa pendidikan kita ke arah yang lebih maju. Untuk mewujudkannya kita harus berani dan mau belajar dari negara mana pun yang lebih maju, termasuk
India tentunya.

* Mahasiswa pada Post Graduate Programme in International Management, International Management Institute, New Delhi, India (Foto: Kiri)