Pelajaran dari India

Oleh: Didin S Damanhuri
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Akhir-akhir ini perkembangan ekonomi kawasan yang paling menarik adalah bangkitnya ekonomi India yang lama menderita kemiskinan dan keterbelakangan. Sekarang ini oleh para ahli, India bersama Cina dinyatakan sebagai Cindia dan diramalkan bisa menggantikan bahkan melampaui kemajuan ekonomi AS dan Uni Eropa. Tulisan ini mencoba menguaknya dan pelajaran apa yang bisa ditarik oleh Indonesia?

Negara Republik India merupakan negara uni terbagi atas 28 negara bagian yang masing-masing diperintah oleh chief minister (dari partai yang memenangkan pemilu) dan gubernur yang dipilih pemerintah pusat. Sekadar gambaran singkat, tercatat jumlah penduduk India, 1.027.015.247 (sensus penduduk tahun 2001). Selama 10 tahun (1991-2001), penduduk India bertambah 181 juta, berarti rata-rata pertumbuhan 1,71 persen per tahun. Rata-rata harapan hidup 63 tahun. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 persen per tahun.

Pendapatan per kapita sekitar 450 dolar AS (data Bank Dunia).Cadangan devisa sampai akhir tahun Januari 2002 46,561 miliar dolar AS. Utang luar negeri sampai akhir Maret 2001 mencapai 100,3 miliar dolar AS. Selama tahun fiskal 2000 – 2001 India secara intensif melakukan reformasi ekonomi yang meliputi sektor jasa khususnya teknologi informasi, perdagangan luar dan dalam negeri, sektor keuangan, serta sektor pariwisata.

Dalam sektor teknologi informasi (TI) pemerintah membentuk pokja agar dapat menangani dengan cepat reformasi sektor TI. Pemerintah India sangat memperhatikan aspirasi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak menghendaki liberalisasi ekonomi India terlalu cepat dan tanpa batas.Dalam bidang perdagangan, pemerintah India sering menuduh negara-negara berkembang lain melakukan dumping dalam usahanya melindungi industri dalam negeri.

Demikian pula mekanisme penghitungan pajak impor masih berbelit-belit, sering berubah, dan tidak seragam antarnegara bagian serta cenderung menghasilkan total bea masuk akhir yang tinggi. Kekuatan ekonomi India adalah fondasi ekonomi yang kuat, relatif terisolasi dari ekonomi dunia, sektor pertanian yang berdaya tahan tinggi, dan mempunyai tenaga kerja yang terdidik serta terampil yang sangat banyak.

Geliat Cindia

Program pembangunan yang dipilih India memang jelas. Mereka ingin membangun apa yang disebut knowledge based society, masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Ibu kota Provinsi Andhar Pradesh secara sengaja dijadikan hi-tech city, kota berteknologi tinggi. Teknologi informasi dipakai untuk tiga tujuan besar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik.

Presiden Komisaris Infosys (perusahaan perangkat lunak), Narayana Murthy, pernah mengatakan bahwa dalam melakukan pembangunan, setiap negara tidak bisa lagi bermimpi untuk menguasai semuanya. Konsep pembangunan dengan pendekatan broadbase, bukan hanya membuat negara tidak memiliki keunggulan kompetitif yang sesungguhnya, tetapi juga membuang-buang sumber daya. India menurut Murthy, memahami keterbatasan sumber dayanya.

Atas dasar itu, pembangunan yang dipilihnya adalah pembangunan yang didasarkan atas keunggulan sumber daya manusia, yakni menjadikan India sebagai negara terkemuka dalam menghasilkan perangkat lunak. Pilihan ini bisa bertolak belakang dengan Korea Selatan misalnya, yang memilih untuk mendasarkan diri pada pengembangan perangkat kerasnya.

Namun, dengan keunggulan yang riil, keduanya menjadi negara terkemuka di bidang teknologi informasi. Keuntungan lain yang diperoleh India adalah kekuatan ekonomi menjadi lebih merata. Sebab, yang namanya pengembangan perangkat lunak lebih efisien dilakukan perusahaan kecil dan menengah dibandingkan perusahaan besar.India dewasa ini, di samping Cina, merupakan raksasa ekonomi Asia, yang kini sedang naik daun. Negara itu siap menelan setiap kesempatan bisnis di masa depan.

Jumlah populasi yang lima kali lebih besar dari Indonesia, telah membuat India menjadi salah satu pasar konsumsi terpenting dunia. Kelas menengah di India tumbuh begitu pesat. Mereka memiliki kemampuan keuangan yang mandiri dan selalu optimistis dalam melihat masa depan perekonomian dunia dan negaranya.Pembenahan infrastruktur dan peningkatan potensi keahlian sumber daya manusia telah menyebabkan India berhasil menarik penanaman modal asing sebesar 4 miliar dolar AS setiap tahun. Industri India berfokus pada kekuatan rekayasa dan rancang bangun. India berorientasi pada penguasaan keahlian perangkat lunak dan jasa solusi teknis dari tiap persoalan yang muncul di belahan dunia lain, baik di Amerika maupun Eropa.

India bersiap menjadi pelayan jasa dan pusat outsourcing dunia. Anak muda India dengan keahlian yang dimiliki dididik untuk menjadi ‘pengambil alih pekerjaan bangsa lain di dunia’. Ketika orang Amerika tidur lelap di peraduannya, tenaga kerja di India mengambil alih berbagai pekerjaan jasa pelayanan seperti menerima panggilan telepon untuk pemesanan tiket, penampungan keluhan pelanggan atas kekeliruan produksi, perhitungan berbagai kemungkinan risiko dan tagihan asuransi yang harus dibayar, dan sebagainya.

India juga telah sedemikian jauh mengembangkan industri militer. Terakhir ini telah mampu mengembangkan blue water navy modern yang dikombinasikan dengan persenjataan nuklir yang telah dikembangkan sejak tahun 1974. Kini diperkirakan India telah memiliki 60 senjata nuklir yang dapat diluncurkan dengan rudal Agni dan Phritvi, pesawat, serta dari laut, plus kekuatan 1 juta prajurit.Dengan demikian, India yang mampu mengkombinasikan antara kemajuan ekonomi, iptek serta kekuatan persenjataan yang modern dan lengkap plus kekuatan nuklir, di masa depan diramalkan bisa menjadi kekuatan adidaya dunia bersama Cina yang dapat menggantikan AS dan Uni Eropa. Maka terakhir ini para penulis Barat sudah berbicara tentang peradaban Cina dan India yang akan menjadi kekuatan baru yang disegani dunia.

Namun, melihat India, tidak semua tampak baik. Kemiskinan merupakan salah satu yang menonjol dari negara tersebut. Kekurangan lain yang sangat terasa adalah penerapan otonominya, khususnya dalam sistem perpajakan. Penerapan pajak antarprovinsi terasa sangat mengganggu pergerakan orang maupun barang. Kelemahan lainnya adalah soal kualitas kesehatan masyarakat.

Pelajaran bagi Indonesia

Meski masih terdapat banyak problem sosial, India di masa depan, dengan kombinasi kemajuan ekonomi, iptek dan industri militer yang dipicu oleh revolusi information and communication technology (ICT) akan menjadi raksasa ekonomi Asia dan memiliki daya saing global. Bahkan kalangan ahli sudah meramalkan bakal muncul peradaban Cindia yang akan menjadi kekuatan baru yang disegani di dunia. Indonesia harus banyak belajar bagaimana India sebagai negara demokratis terbesar di dunia kedua setelah AS, telah mampu membuktikan bahwa demokrasi dapat memicu kemajuan ekonomi, iptek, dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Sumber: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=310848&kat_id=16&kat_id1=&kat_id2=

India yang (Sengaja) Dilupakan?

Oleh: Pan Mohamad Faiz*

Note: Tulisan ini juga dimuat pada KabarIndonesia

Pentingnya kehadiran Perwakilan RI di seluruh dunia merupakan suatu keniscayaan. Selain sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia di luar negeri, Perwakilan RI juga dapat menjadi ujung tombak kerjasama antarnegara di berbagai bidang, mulai dari kerjasama perdagangan, politik, pendidikan, hingga sosial budaya.

Namun apa yang akan terjadi bilamana suatu Perwakilan RI tidak mempunyai Kepala Perwakilan (Duta Besar) yang memiliki fungsi penting sebagai pengambil kebijakan strategis di negara yang bersangkutan. Ibarat perahu layar tanpa nahkoda, tentunya berbagai kebijakan penting yang seharusnya dapat diambil seakan kehilangan arah dan tak menentu.Kondisi inilah yang terjadi dalam institusi Perwakilan RI untuk India untuk saat ini. Sudah setahun lebih Perwakilan RI di New Delhi tidak memiliki ”Kepala Keluarga”. Padahal, posisi ini penting sekali untuk menjaga hubungan bilateral dan kerjasama kedua belah pihak. Terjadinya kekosongan posisi Duta Besar RI untuk India yang cukup lama tersebut telah menyebabkan kerugian materil maupun imaterial. Berbagai kegiatan multi-internasional yang seharusnya dapat kita pelihara dan tingkatkan, mulai dari kedatangan Wakil Presiden RI hingga berbagai penandatanganan kerjasama antara Indonesia-India, tidak ada satupun yang dihadiri oleh sang Duta Besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya keprihatinan cukup mendalam dari segenap warga negara Indonesia di India, khususnya mereka yang kini sedang menempuh pendidikan di seluruh penjuru negeri India.Memang benar saat ini kita mempunyai Kuasa Ad Interim (KUAI) sebagai pemangku jabatan sementara selama posisi Duta Besar belum diangkat. Namun yang perlu diingat di sini adalah bahwa kita sedang ”bermain” dengan negara sekaliber India. Dengan berbagai keunggulannya saat ini, India telah menjadi pemain global di berbagai sektor kehidupan dengan penguasaan teknik diplomasi tingkat tinggi. Hal ini terbukti dengan ”membanjirnya” kunjungan kenegaraan Kepala Pemerintahan maupun kerjasama dari negara-negara Super Power, seperti Amerika, Rusia, Cina, Perancis dan Jepang dalam satu tahun belakangan ini.Berulang kali ketidakhadiran orang nomor satu Perwakilan RI dalam peringatan besar India juga telah menimbulkan sedikit keraguan akan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam membina hubungan kerjasama dengan India. Padahal, bersama-sama dengan Cina, India kini telah menjadi ”the Asian Tigers” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi yang amat menjanjikan.Bahkan jika kita rajut lebih mendalam, antara Indonesia dengan India sebenarnya telah mempunyai sejarah perjuangan dan jalinan kerjasama yang telah terbina sejak lama. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana para cendekiawan Indonesia di masa-masa perjuangan kemerdekaan belajar dan berguru bersama dengan para Gandhian di negeri India guna menolak terjadinya kolonialisasi negara-negara barat. Namun kini yang terjadi, sepertinya Indonesia seringkali membuang muka ketika mendengar kata ”India”, atau jika tidak mau kita katakan ”dengan sengaja” melupakan India.

Proses penyeleksian Duta Besar oleh Pemerintah Pusat untuk kemudian diserahkan kepada Komisi I DPR-RI untuk dipilih, sudah seharusnya mulai diperhitungkan dan dijaring dari jauh-jauh hari sebelum selesainya masa kerja Dubes terdahulu. Hal ini tentunya berlaku bukan hanya pada kasus India, tetapi pada Perwakilan RI di seluruh dunia. Hasilnya, hingga saat ini pun belum juga muncul penyerahan nama-nama calon pengisi Duta Besar RI untuk India guna dipilih.

Tujuh Kepala Perwakilan RI yang telah dilantik sebulan yang lalu, tidak ada satupun yang ditempatkan di India. Rasa-rasanya terlalu banyak kesempatan berharga yang terbuang sia-sia selama terjadinya kekosongan ini. Tentunya kita berharap, panjangnya proses pemilihan calon Duta Besar RI untuk India, merupakan suatu bentuk kepedulian dan keseriusan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk mendapatkan Duta Besar yang benar-benar tough and smart untuk diterjunkan di medan diplomasi sekelas India.

Bukan hanya kemampuan manajemen institusi kepemerintahan saja yang diperlukan, tetapi calon yang terpilih harus juga menampilkan kepiawaiannya dalam melakukan komunikasi aktif dan diplomasi total dengan para pejabat India selama penugasannya. Jika tidak, alih-alih keinginan agar terjadinya peningkatan kerjasama bilateral di multibidang antara Indonesia dan India, namun justru yang terjadi adalah India akan semakin meninggalkan Indonesia sebagai ”sahabat lama”-nya dalam konteks perjuangan negara-negara berkembang di dunia. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di tanah air.

* Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia di India (PPI-India). Tulisan ini merupakan pendapat pribadi. Penulis dapat dihubungi melalui http://jurnalhukum.blogspot.com

Time for five-party talks on Myanmar

Vibhanshu Shekhar and D A Wiwik Dharmiasih, New Delhi/Denpasar,Bali

Published at The Jakarta Post (03/10/07)

The Myanmarese junta’s announcement of a manifold increase in oil and gas prices sparked a popular protest in Yangon in August. Since then, the protest has emerged as the biggest mass-movement in the last two decades, encompassing almost all of southern and central Myanmar and representing every spectrum of society.

The ongoing humanitarian crisis in Myanmar has emerged as a litmus test for the credibility of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as a regional community. Today Myanmar stands on the brink of economic disaster, mass-starvation and political genocide, and is a possible security threat to neighboring countries.

Such a situation not only threatens to create a humanitarian crisis but also defeats the primary ASEAN objective of forming a regional community. While some ASEAN countries have independently been vocal in their criticism of the dismal pace of democratic reform and the large-scale human rights violations by the military junta, ASEAN as a collective regional grouping has not been able to come up with any concrete proposal to manage the ongoing crisis.

While the current developments in Myanmar have brought to the fore the acute livelihood crisis facing the entire country, it has also opened a window of opportunity for resolving the crisis. Given large-scale international pressure and persuasion from China, the military junta has so far desisted from killings on the scale of those following the uprising in 1988.

For the first time, the Chinese response has been positive; they have restrained the junta from an armed solution to the problem. Perhaps, China does not wish to be seen as siding with a regime practicing genocide and wants to project itself as a responsible player in the region. This has great importance for China’s growing engagement with ASEAN.

India has also — though late — awakened to the need for a peaceful resolution of the ongoing crisis, demanding national reconciliation and democratic reform in Myanmar. The late Indian response can be attributed to the fear of being trumped again by China, which has received appreciation from the international community for restraining the junta.

As individual external pressure has limitations, ASEAN should gather stray initiatives rather than hoping that China and India will take a leading role. It will indicate ASEAN’s lack of wisdom if ASEAN expects China and India to play a leading role in resolving a crisis which falls into the ASEAN domain. Moreover, if China or India plays an effective role in resolving the crisis, it will nibble at the legitimacy and credibility of ASEAN as a regional platform and may deal a major blow to the golden dream of constructing an ASEAN community. It is time for ASEAN to get its act together and play a leading role in resolving the crisis, as it did in Indochina in the late 1980s and early 1990s.

Equally true is the proposition that if ASEAN takes the initiative and asks China and India to come on board, it is unlikely they would refuse. Over the years, both China and India have been trying to develop closer relationships with ASEAN and ASEAN enjoys a good deal of leverage in the foreign policy articulation of both countries.

Inaction on the part of China and India would certainly compromise their shared ambition of playing a major role in the peace and stability of the ASEAN region. It is time for ASEAN to capitalize on its growing relationship with China and India by persuading the junta to resolve the crisis and to initiate democratic reform in the country.

China, India and ASEAN should not forget they are not only neighboring countries but also stakeholders in a politically and economically stable Myanmar. The current crisis, if unchecked, may lead to a mass-flight to border areas of neighboring India and Thailand, as happened in 1988.

India should not forget that an unstable and oppressed Myanmar will bring more trouble for India, especially when its provinces bordering Myanmar have witnessed bloody insurgencies during the last 15 years. Such a scenario runs contrary to the Indian hope of managing the insurgency by securing help from the military junta. 

Similarly, Thailand, Singapore and Malaysia are respectively the first, second and third largest Myanmar trading partners and investors and so can influence the generals in resolving the crisis. Therefore, ASEAN has to initiate the conflict management exercise and act as the facilitator of the dialogue mechanism. The ball is in ASEAN’s court and the next seven days will determine whether ASEAN can address crisis situations in its own region or not.

Vibhanshu Shekhar is research fellow at the Southeast Asia Research Programme Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi, India and can be reached at vibhanshu@ipcs.org.

D A Wiwik Dharmiasih is a freelance researcher based in Bali, Alumnus of Jawaharlal Nehru University (JNU) on International Relations, New Delhi. She can be reached at wiwikd@gmail.com.

Picture Note: Indonesian Students and Indonesian Society in India celebrated Indonesian Independence at Embassy of Indonesia in New Delhi.